\Memiliki motor bekas memang bisa jadi pilihan cerdas, apalagi jika kondisinya masih prima dan harganya lebih terjangkau. Tapi di balik keuntungan itu, ada satu hal yang tidak boleh diabaikan—legalitas kepemilikan. Nah, dua hal yang sering jadi pertanyaan utama adalah biaya mutasi dan balik nama motor.
Proses ini bukan cuma soal administrasi, tapi juga soal keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan kendaraan yang sah secara hukum. Banyak calon pembeli motor bekas yang ingin tahu: berapa biaya yang harus disiapkan?, apa saja komponen biayanya?, dan bagaimana cara agar prosesnya bebas dari pungli?
Artikel ini akan membahas secara menyeluruh semua pertanyaan itu. Mulai dari pengertian dasar, rincian biaya yang berlaku, hingga contoh simulasi biayanya. Panduan ini disusun berdasarkan sumber resmi dan praktik di lapangan, agar Anda bisa membuat keputusan yang tepat tanpa khawatir dikenai biaya tak jelas.
Sebelum bicara soal nominal biaya, ada baiknya kita pahami dulu istilah yang sering muncul dalam proses jual beli motor bekas: mutasi dan balik nama.
Mutasi kendaraan adalah proses pemindahan data kendaraan dari satu wilayah administrasi ke wilayah lain. Biasanya dilakukan saat kendaraan pindah kepemilikan dan domisili pemilik barunya berada di provinsi atau kota berbeda. Misalnya, Anda membeli motor dari seseorang di Bandung, lalu ingin menggunakan dan meregistrasikannya di Jakarta—di sinilah proses mutasi diperlukan.
Sedangkan balik nama adalah proses penggantian identitas kepemilikan kendaraan pada dokumen resmi, yaitu STNK dan BPKB, dari pemilik lama ke pemilik baru. Prosedur ini tetap harus dilakukan meskipun alamat pembeli dan penjual berada di wilayah Samsat yang sama.
Perbedaan utama dari kedua proses ini terletak pada lingkup administratifnya. Mutasi melibatkan dua wilayah Samsat yang berbeda, sementara balik nama cukup diurus di satu wilayah. Namun, dalam banyak kasus pembelian motor bekas dari luar kota, keduanya dilakukan secara bersamaan.
Bagi yang baru pertama kali membeli motor bekas, memahami perbedaan ini sangat membantu dalam merencanakan waktu dan biaya pengurusan dokumen. Prosesnya memang bisa memakan waktu, tetapi jika tahu alurnya sejak awal, semuanya bisa berjalan lebih lancar.
Setelah mengetahui perbedaan antara mutasi dan balik nama, saatnya kita masuk ke rincian biaya yang perlu disiapkan bila Anda ingin melakukan mutasi kendaraan. Proses ini dibagi menjadi dua tahap utama, yaitu pengurusan di Samsat asal (tempat motor terdaftar sebelumnya) dan di Samsat tujuan (wilayah domisili pemilik baru).
Masing-masing tahap memiliki komponen biaya tersendiri, dan semuanya termasuk dalam prosedur resmi yang diatur oleh peraturan pemerintah. Berikut uraian lengkapnya:
Langkah awal dalam mutasi motor adalah mencabut berkas dari wilayah asal kendaraan. Proses ini sering disebut juga sebagai “cabut berkas”. Tujuannya agar data kendaraan bisa dipindahkan ke wilayah baru tempat motor akan digunakan.
Berikut komponen biaya yang umumnya dikenakan saat pengurusan ini:
Setelah seluruh berkas lengkap dan pembayaran dilakukan, Anda akan mendapatkan berkas mutasi yang bisa dibawa ke Samsat tujuan.
Setelah berkas kendaraan resmi dicabut dari Samsat asal, proses berlanjut ke wilayah baru, yaitu domisili pemilik kendaraan saat ini. Di sinilah kendaraan akan didaftarkan ulang agar legal digunakan di wilayah tersebut.
Komponen biaya yang perlu disiapkan meliputi:
Proses mutasi memang perlu dua kali kunjungan ke Samsat, tetapi semuanya resmi dan memiliki dasar hukum yang jelas. Penting untuk menyimpan semua bukti pembayaran agar tidak ada kendala saat mengurus balik nama di tahap selanjutnya.
Setelah proses mutasi selesai, langkah berikutnya adalah balik nama, yaitu mengganti identitas kepemilikan pada dokumen STNK dan BPKB agar sesuai dengan data pemilik baru. Ini merupakan bagian penting dalam pembelian motor bekas karena menyangkut legalitas kendaraan secara menyeluruh.
Balik nama juga melibatkan sejumlah biaya yang sudah diatur secara resmi oleh pemerintah, dan biasanya dibayarkan di Samsat wilayah tempat pemilik baru tinggal. Berikut rincian komponen biayanya:
Komponen biaya utama dalam balik nama adalah BBN-KB atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Ini merupakan pungutan yang dikenakan saat terjadi perpindahan hak milik atas kendaraan bermotor.
Besaran BBN-KB untuk motor umumnya berkisar dua pertiga dari nilai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Contohnya:
Perlu dicatat bahwa tarif ini bisa sedikit berbeda antar daerah, tergantung kebijakan pemerintah provinsi masing-masing. Namun, persentasenya relatif sama karena acuan dasarnya mengacu pada Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).
Saat melakukan balik nama, pajak kendaraan biasanya akan dihitung ulang dan dibayarkan secara penuh untuk satu tahun ke depan. Ini karena kendaraan secara administratif akan dicatat sebagai milik orang baru.
Komponen dalam pajak tahunan meliputi:
Pajak tahunan ini wajib dibayar ulang meskipun masa berlaku STNK sebelumnya belum habis. Hal ini merupakan prosedur standar dalam balik nama.
Setelah seluruh proses pembayaran selesai, STNK dan BPKB baru akan diterbitkan atas nama pemilik baru. Untuk itu, ada biaya administrasi resmi yang termasuk dalam kategori PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), yaitu:
Proses pembuatan dokumen ini biasanya memerlukan waktu beberapa hari kerja. Oleh karena itu, penting menyimpan tanda terima dan resi pembayaran sebagai bukti sah saat menunggu dokumen resmi diterbitkan.
Bagi banyak calon pembeli motor bekas, informasi nominal memang belum cukup jika tidak disertai contoh nyata. Oleh karena itu, mari kita buat simulasi perhitungan biaya mutasi dan balik nama berdasarkan skenario yang sering terjadi di lapangan. Simulasi ini bisa menjadi acuan awal dalam menyusun anggaran saat akan mengurus dokumen kendaraan hasil pembelian.
Bayangkan Anda membeli sebuah motor Honda Beat tahun 2022 dari seseorang di Bandung, dan ingin menggunakan motor tersebut di Jakarta, tempat Anda tinggal. Berikut beberapa informasi yang dibutuhkan untuk simulasi:
Langkah pengurusan yang perlu dilakukan adalah mutasi keluar dari Bandung, lalu pendaftaran dan balik nama di Jakarta.
| Komponen | Estimasi Biaya |
| PNBP STNK | Rp100.000 |
| PNBP BPKB | Rp225.000 |
| Cetak TNKB Baru (kode Jakarta) | Rp60.000 |
| Cek fisik kendaraan | Rp30.000 |
| Total Estimasi Biaya Mutasi | ± Rp415.000 |
| Komponen | Estimasi Biaya |
| BBN-KB (2/3 dari PKB Rp300.000) | Rp200.000 |
| PKB Ulang | Rp300.000 |
| SWDKLLJ | Rp35.000 |
| PNBP STNK | Rp100.000 |
| PNBP BPKB | Rp225.000 |
| Total Estimasi Biaya Balik Nama | ± Rp860.000 |
Jika ditotal dari proses awal hingga akhir, maka:
Total estimasi keseluruhan: ± Rp1.275.000
Perlu dicatat bahwa biaya ini belum termasuk transportasi ke Samsat, fotokopi dokumen, atau biaya materai jika diperlukan. Namun, angka di atas bisa menjadi referensi yang cukup akurat berdasarkan tarif resmi saat ini.
Menggunakan simulasi seperti ini sangat membantu agar tidak ada kejutan saat pengurusan dokumen di lapangan. Anda juga bisa menyesuaikan anggaran sesuai kondisi kendaraan dan lokasi Samsat yang terlibat dalam proses mutasi dan balik nama.
Setelah mengetahui rincian biayanya, langkah selanjutnya adalah memahami bagaimana cara pembayaran dilakukan. Banyak orang masih ragu saat hendak mengurus sendiri proses ini karena takut salah prosedur atau tertipu oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal, jika tahu alurnya, proses pembayaran bisa dilakukan dengan aman dan transparan.
Setiap kantor Samsat memiliki loket khusus untuk pengurusan mutasi dan balik nama. Di sinilah proses dimulai. Anda akan diminta untuk menyerahkan sejumlah dokumen, seperti:
Setelah dokumen diverifikasi oleh petugas, Anda akan mendapatkan slip setoran yang mencantumkan rincian biaya yang harus dibayarkan. Slip ini wajib dibawa ke loket kasir resmi di dalam area Samsat.
Pembayaran hanya dilakukan di kasir resmi—bukan lewat calo atau jasa pengurusan tidak jelas. Setiap pembayaran akan disertai bukti cetak atau kwitansi resmi yang sah dan bisa digunakan untuk proses selanjutnya.
Langkah ini sangat penting karena menghindarkan Anda dari biaya tak resmi yang kerap muncul jika proses tidak dilakukan secara langsung.
Di beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, tersedia layanan e-Samsat yang memudahkan masyarakat mengecek estimasi biaya sebelum datang langsung ke kantor Samsat.
Layanan ini tersedia dalam bentuk:
Melalui platform ini, Anda bisa:
Meskipun tidak semua daerah memiliki fitur pembayaran online untuk mutasi dan balik nama, setidaknya Anda bisa memperoleh gambaran biaya sebelum datang ke lokasi. Ini juga meminimalkan risiko dibebani biaya tambahan yang tidak perlu.
Pengurusan dokumen kendaraan seperti mutasi dan balik nama sering kali diwarnai cerita soal pungutan liar (pungli) atau biaya tambahan yang tidak jelas asal-usulnya. Banyak yang akhirnya menyerah dan memilih menggunakan jasa calo karena menganggap prosesnya rumit. Padahal, ada cara agar Anda bisa tetap aman, nyaman, dan tidak keluar biaya lebih dari yang semestinya.
Berikut beberapa tips yang bisa diterapkan agar proses tetap resmi dan sesuai aturan:
Mengurus mutasi dan balik nama motor sebenarnya tidak sesulit yang dibayangkan, terutama jika Anda meluangkan sedikit waktu untuk memahami alurnya. Informasi tentang dokumen yang dibutuhkan dan tahapan proses bisa diperoleh langsung di kantor Samsat atau dari sumber resmi pemerintah daerah.
Dengan mengurus sendiri, Anda:
Jika memang tidak bisa mengurus langsung, pastikan Anda memilih jasa yang legal dan memiliki reputasi baik—misalnya dari dealer resmi.
Banyak oknum yang menawarkan jasa “tanpa ribet”, “bisa cepat selesai”, atau “cukup duduk manis, dokumen langsung jadi”. Meskipun terdengar menggiurkan, penawaran seperti ini sering kali tidak disertai bukti pembayaran atau tanda terima resmi.
Beberapa kasus bahkan berujung pada dokumen palsu atau kehilangan STNK dan BPKB karena tidak jelasnya proses yang dilakukan. Hal ini sangat berisiko, terutama bila dokumen Anda digunakan untuk hal yang tidak bertanggung jawab.
Selalu minta tanda bukti resmi dan salinan pembayaran yang jelas bila menggunakan bantuan pihak ketiga. Hindari transaksi tunai tanpa catatan yang bisa diverifikasi.
Satu hal yang sering membuat proses jadi berlarut-larut adalah ketidaklengkapan berkas. Anda bisa menghindari antrean ulang atau pengeluaran ekstra untuk fotokopi dan legalisasi dokumen jika sudah mempersiapkannya sejak awal.
Cek kembali hal-hal berikut:
Berkas yang lengkap akan mempercepat proses dan mengurangi risiko dikenai biaya tambahan yang tidak perlu.
Membeli motor bekas dari dealer resmi seperti Honda Serimpi bukan hanya soal mendapatkan kendaraan dalam kondisi baik, tapi juga soal kemudahan dalam pengurusan dokumen. Banyak pelanggan yang merasa terbantu karena tidak perlu bingung menghadapi proses mutasi dan balik nama yang sering dianggap rumit.
Honda Serimpi memahami bahwa legalitas kendaraan adalah prioritas. Oleh karena itu, mereka menghadirkan sejumlah layanan yang dirancang khusus untuk membantu konsumen, terutama yang baru pertama kali membeli motor bekas.
Tidak semua orang paham tentang aturan mutasi dan balik nama. Honda Serimpi menyediakan layanan konsultasi langsung bagi setiap pelanggan yang membeli motor bekas dari mereka. Anda bisa bertanya seputar alur pengurusan, estimasi biaya, hingga dokumen yang perlu disiapkan—tanpa dipungut biaya tambahan.
Langkah ini sangat membantu dalam membangun kepercayaan, terutama bagi pembeli pemula yang masih asing dengan proses administrasi kendaraan.
Selain memberikan informasi, Honda Serimpi juga memastikan seluruh dokumen yang Anda butuhkan sudah lengkap dan siap dibawa ke Samsat. Tim mereka akan membantu Anda menyiapkan:
Dengan begitu, Anda tidak perlu bolak-balik karena ada berkas yang tertinggal atau kurang lengkap. Proses bisa langsung dimulai dan berjalan lebih efisien.
Selain urusan balik nama, Honda Serimpi juga aktif memberikan informasi tambahan seperti:
Langkah ini memperlihatkan bahwa layanan Honda Serimpi tidak berhenti di saat transaksi selesai. Mereka tetap hadir untuk memastikan kendaraan Anda aman dan legal digunakan di jalan.
Mutasi dan balik nama motor adalah dua proses penting yang wajib dilakukan setelah membeli motor bekas, terutama jika kendaraan berasal dari luar kota atau provinsi. Selain untuk memperjelas status kepemilikan, kedua proses ini juga menjamin legalitas kendaraan saat digunakan di jalan.
Rincian biaya yang dibutuhkan tergantung dari lokasi asal dan tujuan mutasi, nilai PKB kendaraan, serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Namun secara umum, estimasi total biaya resmi untuk mutasi dan balik nama motor bisa berkisar antara Rp1 juta hingga Rp1,5 juta. Angka ini sudah mencakup komponen seperti BBN-KB, pajak tahunan, PNBP STNK dan BPKB, serta biaya cabut berkas dan TNKB baru.
Agar pengurusan dokumen berjalan lancar tanpa terkena biaya tidak resmi, ada baiknya Anda:
Mengerti alur dan detail biayanya sejak awal akan membuat proses administrasi terasa lebih ringan. Selain itu, Anda juga bisa lebih tenang karena tahu bahwa kendaraan yang dimiliki telah sah secara hukum dan terdaftar atas nama sendiri.
Kunjungi service motor Honda resmi dan dealer motor Honda di Jakarta Barat dari kami, Anda bisa mengunjungi website kami di Honda Serimpi! kamu juga bisa melihat produk motor kami di katalog produk motor Honda! Tim sales profesional kami siap membantu kamu. Kunjungi juga halaman produk suku cadang/sparepart resmi Honda hanya dari kami!
